Dinas Kominfo Sergai Dinilai 'Bunuh' Ekonomi Wartawan Daerah

INHILKLIK.COM.SERGAI - Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi terhadap media di dinilai salah kaprah dan dinilai 'bunuh' ekonomi wartawan di daerah.

Parahnya lagi akibat dari verifikasi tersebut hampir 30 persen wartawan asli putra daerah yang berdomisili di Kabupaten Sergai tersisih dan di isi oleh wartawan dari luar daerah.

Demikian disampaikan Muhammad Zulfadly Wartawan Harian Analisa yang biasa bertugas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sergai mengatakan kebijakan Kominfo Kabupaten Sergai melakukan verifikasi salah kaprah. Lembaga yang berhak melakukan verifikasi terhadap media itu adalah Dewan Pers.

"Media Analisa itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers jika Kominfo Sergai hendak melakukan pengecekan silahkan buka website Dewan Pers bukan malah meminta akte pendirian dan berbagai izin lainnya kepada wartawan daerah, ini namanya salah kaprahnya"jelas Fadly.

Sementara itu, sebut Fadly, Kominfo Sergai yang melakukan verifikasi dengan aplikasi roms.serdangbedagaikab.go.id yang sebelumnya mengeluarkan surat edaran ke group Whats App untuk verifikasi sangat berdampak buruk pada wartawan daerah.

Surat edaran itu menyebar luas ke daerah lain dan diluar provinsi, hingga mempermudah wartawan dari luar daerah masuk ke Pemkab Sergai, "Terbukti Kominfo Sergai telah mengumumkan 118 media yang terdaftar dan hampir 50 persen wartawannya berasal dari luar daerah Sergai dan wartawan putra daerah sendiri terpaksa gigit jari" papar Fadly.

Hal senada juga di sampaikan Bobi Sandi wartawan Harian Mistar asli putra daerah Sergai sangat kecewa dengan kebijakan tersebut yang menyebabkan medianya tidak terdaftar di Kominfo Sergai. "Media kita sudah cukup banyak memberikan kontribusi pemberitaan berbagai kegiatan Bupati dan Wabup Sergai kini tidak lagi terdaftar di Pemkab Sergai", katanya.

Dan Bobi Sandi menilai kebijakan Kadis Kominfo Sergai yakni Akmal Koto terlalu lebay dan kaku hingga secara tidak langsung mendiskriminasi wartawan daerah sendiri. Hingga kini sangat berdampak pada ekonomi wartawan yang sudah banyak berjasa untuk Kabupaten Sergai.

"Otomatis dengan tidak terdaftarnya media kita ke Kominfo Sergai maka tidak ada income masukan untuk media kita, dan hampir 30 persen rekan media putra daerah sendiri  tersisih dan sekarang di isi dari wartawan dari Medan ini namanya membunuh ekonomi wartawan daerah sendiri dan menambah kaya wartawan dari luar daerah"tegasnya.

Untuk itu, Bobi Sandi juga meminta ketegasan dari Bupati dan Wabup Sergai terpilih nantinya. Untuk dapat mengevaluasi Kadis Kominfo Kabupaten Sergai H. Akmal Koto yang tidak memikirkan dampak dari kebijakan yang ia lakukan tersebut. 

"Ini salah satu kegagalan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat Sergai khususnya wartawan daerah ditambah lagi situasi covid-19 ini sangat berdampak ke wartawan, bukannya memberikan solusi malah membunuh ekonomi putra daerah sendiri", ujar Bobi Sandi dengan kesal menutup.