Tantangan Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla

Munawir Mattareng

Oleh : Munawir Mattareng
(Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepulauan Riau)

Tantangan Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla begitu kompleks, sehingga wajarlah jika dikatakan “kebinet kerja” , karena kenapa ?. itu dikarenakan begitu banyak PR yang segera dituntaskan, terutama tantangan dan peluang harus betul-betul dibaca dengan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja dilantik. Hal ini bukan saja bagaimana kemampuan presiden dan wakil presiden mengejar ketertinggalan dengan Negara tetangga, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dihadapkan dengan dunia luar yang sudah menunggu bulan.

Ada tiga tantangan yaitu; Pertama yakni ekonomi carut-marut yang diwariskan oleh kabinet sebelumnya. Melihat kondisi ekonomi sekarang ini, penulis beranggapan, Jokowi-Kalla akan dibebani permasalahan ekonomi di  semua sektor. "Bahkan kondisi tersebut diperparah dengan defisit negara yang terus membengkak,"  Tantangan kedua, yakni utang luar negeri yang terus bertambah. Utang luar negeri memiliki peran dalam memperparah kondisi ekonomi Indonesia. ".Ketiga, yaitu tantangan untuk membenahi ekspansi investasi asing dalam sektor-sektor strategis. 

Tantangan di bidang Ekonomi
Presiden terbaru Indonesia telah terpilih saatnya untuk menata kembali kehidupan kita sebagai bangsa dan negara agar makin sejahtera dan maju di masa mendatang. Para entrepreneur tentu tidak bisa hanya mengabaikan proses pergantian pemerintahan yang berlangsung saat ini. Mereka sedikit banyak harus menunggu karena diperlukan sinergi dan kerjasama yang erat antara kalangan wirausaha dengan pemerintah agar langkah dan strategi yang diambil akan menghasilkan sesuatu yang konkret dan positif.

Akan ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi. Beberapa tantangan yang perlu diprioritaskan ialah penanganan ekonomi Indonesia yang menjadi perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan mengatasi isu politis yang peka mengenai subsidi bahan bakar minyak. 

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia masih bermasalah dengan kebijakan subsidi BBM yang masih membebani ekonominya. Pemerintah menghabiskan sekitar 20 miliar dollar AS setiap tahunnya hanya untuk memenuhi kebutuhan subsidi bahan bakar minyak untuk kebutuhan transportasi para rakyatnya sehingga membuat bahan bakar di Indonesia menjadi yang termurah yang pernah ada di muka bumi ini. Hampir selalu kenaikan harga BBM memicu kericuhan. Ribuan pengunjuk rasa memprotes rencana kenaikan harga BBM.

Tantangan besar lainnya yang perlu diatasi segera oleh pemerintahan baru Indonesia di tahun 2014-2019 ialah bagaimana caranya memulihkan perekonomian yang tingkat pertumbuhannya melemah menjadi makin kuat. Negeri ini telah menderita kemunduran sejak menurunnya pesona ekonomi komoditas, yang artinya bahwa komoditas tidak lagi menghasilkan banyak uang sebagaimana yang terjadi di masa sebelumnya. Harga batubara, misalnya, sudah tak lagi setinggi dulu. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas-komoditas seperti ini agar bisa bertahan dalam bersaing dengan negara-negara lain di percaturan internasional.

Tantangan Utang Luar Negeri
Ada dua hal yang dikhawatirkan oleh Bank Indonesia (BI). Pertama soal besarnya beban subsidi BBM dan utang luar negeri yang semakin membengkak. Dua hal ini harus diwaspadai agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas ke depannya. Utang luar negeri Indonesia dan besarnya subsidi BBM ini disebut menjadi tantangan ekonomi Indonesia ke depannya. 

Penulis merespon keputusan pemerintah menambah anggaran belanja subsidi BBM pada RAPBNP 2014 menjadi Rp 285 triliun dari sebelumnya Rp 210,7 triliun. Menurut penulis pemerintah harus serius mencari solusi tingginya beban subsidi BBM, pemerintahan Jokowi-JK dituntut mencari formula baru menekan utang luar negeri Indonesia yang per Maret 2014 mencapai USD276,492 miliar. Utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 130,512 miliar dan utang swasta sebesar USD145,98 miliar atau setara dengan Rp1.605 triliun.

Intervensi Asing
Keberadaan modal asing pada perekonomian suatu negara seringkali menimbulkan pro-kontra. Bukan hal yang mengherankan, jika pada saat yang hampir bersamaan, kehadiran asing bisa dibenci sekaligus dirindukan. Saat ekonomi sedang mengalami perlambatan, modal asing diperlukan untuk suatu aksi ekspansi. Keran investasi dibuka lebar-lebar, pemerintah pun mengeluarkan berbagai jurus untuk menarik masuknya investor asing. Berbagai kebijakan baru sebagai insentif investasi diterbitkan. Namun, masuknya asing juga membawa ketakutan sektor domestik. Kehadiran asing dianggap bisa mengancam keberadaan industri lokal.

Disadari atau tidak, peta industri perbankan nasional dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami pergeseran signifikan. Pasca krisis finansial 1998, tercatat sudah lebih dari 20 bank swasta nasional yang berpindah tangan ke bank asing atau pemodal asing. Sebagai konsekuensi atas berbagai akuisisi bank asing atas bank nasional tersebut, maka penguasaan aset perbankan nasional oleh pemerintah dan swasta nasional semakin tahun kian menyusut.

Tanpa law enforcement yang tegas, hal ini berpotensi menciptakan instabilitas sistem perbankan sekaligus juga sistem keuangan nasional karena modal asing bisa sewaktu-waktu beralih dari Indonesia melalui pasar modal apabila mereka merasa investasi di Indonesia sudah tidak menguntungkan lagi.

Dampak lain dari masuknya bank asing ke Indonesia adalah kian gencarnya bank asing mengucurkan kredit ke segmen konsumer, seperti kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan, kredit multiguna, kredit tanpa agunan dan kartu kredit. Tidak dapat dipungkiri bahwa kredit konsumtif adalah salah satu segmen yang paling menggiurkan bagi perbankan, karena perbankan dapat mematok bunga kredit yang sangat tinggi dengan potensi loss yang kecil. Hal ini menjadi kekhawatiran karena saat ini pemerintah justru membutuhkan sumber pembiayaan untuk infrastruktur dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, bukannya sumber pembiayaan untuk mendorong masyarakat agar lebih konsumtif.

Dengan diterapkannya azas resiprokal bagi sesama perbankan dan sesama negara, maka peluang bank-bank nasional untuk tumbuh menjadi lebih besar dan kepentingan nasional di industri perbankan nasional akan semakin terlindungi. Disisi lain, peluang investor asing untuk masuk ke industri perbankan nasional pun tetap terbuka. Adanya kebijakan konkret untuk mendukung pengembangan bank-bank nasional amat diperlukan, mengingat era integrasi ekonomi Asean sudah mulai akan berlaku pada 2015. 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang unggul menentukan keunggulan negara-bangsa dalam persaingan global. Atau dalam istilah lain, hanya negara-bangsa yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang unggul-baik perumusan, implementasi, maupun evaluasi-yang akan menjadi negara yang unggul dalam persaingan global. Barangkali, pemahaman ini merupakan bagian “Darwinisme Sosial”; semacam pemikiran bahwa kunci survival for the fittest dari setiap negara-bangsa adalah ada atau tidak kebijakan publik yang unggul atau excellence. Ini merupakan proposisi dasar untuk memahami mengapa kebijakan publik dalam menjawab tantangan kabinet Jokowi-JK menjadi penting.  (*)