Pimpinan Komisi II DPR Menjelma Jadi Bajingan; Setiap Pemekaran DOB Ternyata Butuh Miliaran Rupiah

Bursah Zarnubi

INHILKLIK.COM, Jakarta - Dugaan kuat bahwa politik uang terjadi dalam proses pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Pasalnya beberapa daerah yang sesungguhnya secara administratif telah memenuhi syarat untuk dimekarkan justru malah tidak dimekarkan dan beberapa daerah lain sebenarnya baru diusulkan dan belum memenuhi persayaratan perundang-undangan justru yang jadi dimekarkan.

Tokoh politik dan pemerhati sosial Bursah Zarnubi mengatakan bahwa ada yang salah dari proses pemekaran yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI. Bursah yang juga mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Bintang Refermasi (F-PBR) ini mengungkapkan keprihatinan akan proses pemekaran yang menurutnya sangat ditutup-tutupi dan tidak terbuka.

Dengan tanpa ragu, Bursah menuding adanya dugaan telah terjadi praktek penyuapan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dalam proses pemekaran.

“Ada aroma sangat menyengat bahwa Pimpinan Komisi II DPR RI meminta uang milyaran agar suatu daerah jadi dimekarkan oleh DPR RI,” ujar Bursah.

Bursah sangat menyangkan bahwa daerah seperti Kikim Area (pemekaran dari Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi tidak dimekarkan oleh DPR.

“Sebagai putra asli Kikim Area, saya tahu benar bahwa perjuangan pemekaran Kikim Area menjadi kabupaten baru telah dilakukan selama 10 tahun dan bisa saya pastikan bahwa Kikim Area sangat siap untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru,” jelas Bursah.

“Pimpinan Komisi II DPR RI bukan lagi wakil rakyat. Mereka telah menjelma menjadi bajingan, bahkan binatang, karena mereka hanya memikirkan uang untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru(DOB). Tanpa uang tak ada pemekaran. Mereka tidak memiliki hati nurani lagi dan mereka tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat kikim Area menanti puluhan tahun untuk menjadi kabupaten baru,” tegas Bursah dengan nada sangat marah.

Oleh karena itu, Bursah menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun untuk memeriksa, mengusut, dan mengaudit DOB yang akan dimekarkan pada paripurna DPR RI, Senin, 29 September 2014.

"Bandingkan dengan Kikim Area yang sudah bertahun-tahun yang sudah siap persyaratannya tapi tidak dimekarkan. Dan selidiki juga persekongkolan Dirjen Otda dan Pimpinan Komisi II DPRI dalam proses pemekaran Daerah Otonomi Baru. Kami minta dihentikan praktek suap dalam setiap proses pemekaran," ungkapnya.

Senada dengan Bursah, Praktisi hukum Petrus Bala Pationa juga mengungkapkan bahwa ada dugaan kuat terjadi politik uang dalam pemekaran wilayah di Tanah Air. Petrus menilai bahwa daerah-daerah yang jadi dimekarkan semata karena mampu membayar sejumlah uang kepada anggota komisi II DPR RI.

Pengamat Politik LIPI Siti Zurho mempertanyakan parameter apa yang digunakan oleh Komisi II DPR RI dalam proses pemekaran. Menurutnya, ketidak terbukaan DPR RI dalam pembahasan mengenai pemekaran sangat patut untuk dipertanyakan terlebih adanya fakta bahwa beberapa daerah yang jadi dimekarkan adalah daerah yang baru diusulkan sama sekali.

“Keterbukaan dan transparansi itu penting agar nantinya masyarakat tidak curiga bahwa ada yang disembunyikan dalam proses pemekaran," jelasnya. (*)


Sumber: sayangi.com