Pemerintahan Wardan Dinilai Belum Menunjukan Gerakan Nyata

HM. Wardan-Rosman Malomo

INHILKLIK.COM, Tembilahan - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM. Wardan dan Rosman Malomo dikritik oleh masyarakat serta politisi setempat karena kurang agresif dan progress dalam menggesa pembangunan di Bumi Sri Gemilang tersebut.

“Memang pantas kinerja pemerintahan sekarang ini (Pemkab Inhil. Red) mandul dan amburadul, untuk kasus Pungkat ini saja sampai sekarang belum ada gerakan nyata yang dilakukan pemerintahan, jangankan melihat warga desa yang terkena dampak kebijakan “menyalah” ini saja belum dilakukannya dengan seksama, luar biasa, dimana kepekaan mereka,” tegas Firmansyah, Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (PERAN) Inhil, Minggu (7/9/14).

Selain itu juga masalah penyerapan anggaran yang dinilai sangat rendah dimana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sampai September masih di bawah 30 persen.

Sementara itu politisi dari parlemenpun angkat bicara, dimana menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil ini, satuan kerja dari Dinas Perkebunan menjadi sorotan karena banyak konflik yang terjadi akhir-akhir ini berbuntut dari  kinerja yang buruk dinas terkait, dicontohkannya adalah masalah Desa Pungkat yang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

“Dinas Perkebunan ini sangat parah, masak sudah sampai bulan September ini realisasi pekerjaan baru 7 persen, sehingga pengerjaan tanggul mekanik yang menjadi harapan masyarakat dipastikan tidak bisa dikerjakan,” ungkap Edy Gunawan, anggota DPRD Inhil, Minggu (7/9/14).

Yang mendapat sorotan sangat tajam oleh masyarakat adalah meledaknya kasus sengketa lahan warga Desa Pungkat dengan PT SAL dan mencerminkan mandulnya pemerintahan dalam mengambil sikap pro aktif guna mencegah terjadi sengketa tersebut.

Pasalnya, kasus Pungkat ini meledak karena ketidakberdayaan pemerintahan pada semua tingkatan dalam menanggapi aduan masyarakat desa. Kejadian ini diperparah lagi oleh lambannya aparat pemerintahan daerah menangani kasus pasca kejadian, sehingga masyarakat sangat dirugikan.

Selain itu jelas Firmansyah, beberapa program kerja yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten justru menimbulkan kredit poin menurun, baik itu penanaman kelapa yang tidak jelas ujung pangkalnya, program Magrib Mengaji yang membuat banyak guru meradang.

“Pokoknya sejauh ini kita nilai belum ada gerakan nyata yang dilakukan pemerintah daerah untuk membuat kemajuan seperti yang mereka sampaikan diawal kepemimpinan, apalagi jika melihat pembangunan fisik, sangat jauh panggang dari api,” papar Firmansyah yang diamini Wakil Ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid.

Selain itu Wakil Ketua KNPI Inhil Hidayat mengkritisi masalah pengerjaan penimbunan beberapa ruas jalan yang justru membuat warga yang melintasinya celaka, karena penimbunan yang dilakukan dilakukan setengah hati hanya dengan cara menaruh pasir batu di lubang-lubang jalan tanpa meratakannya.

“Penimbunan yang dilakukan pemerintah pada banyak lubang di jalan Baharudin Yusuf (Telaga Biru-red) betul –betul membuat orang teraniaya, karena gundukkan tanah timbun di tengah jalan jelas membahayakan pengguna jalan, dan memang sudah makan korban, beberapa orang terjatuh akibatnya,” tandas Hidayat Hamid kecewa. (*)


Ragil Hadiwibowo/Gagasanriau