Keberadaan Komite Sekolah di Inhil Harus di Evaluasi

Ilustrasi/Waspada.co.id

INHILKLIK.COM, Tembilahan - Saat ini Keberadaan sebagian besar Komite Sekolah di Indragiri Hilir dinilai sebagai lembaga yang mandul dalam mengawasi kinerja sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pencerdasan anak bangsa harus mendapat tanggapan serius dari berbagai elemen masyarakat Indragiri Hilir. 

"Terus terang, saya sangat geram dengan lika liku dunia pendidikan saat ini yang disinyalir banyak melahirkan mafia pendidikan." ungkap aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) Oyonk Maldini, Sabtu (23/08/14).

Menurutnya Komite Sekolah hanya menjadi sebuah stempel dari setiap sekolah dalam setiap kebijakan sekolah, walaupun komite sekolah selalu terlibat dalam rumusan atau rancangan RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) , tetapi sedikitpun komite sekolah tidak pernah mengkritisi kebijakan RAPBS.

Dilanjutkan Oyonk keboborokan Komite Sekolah terlihat pada satu Sekolah yang melaksanakan pungutan Uang Komite dengan dalih untuk membantu biaya program pendidikan  di sekolah yang katanya untuk upaya sekolah ini bisa maju selangkah, dalam hal ini komite sekolah benar-benar tidak mampu mengontrol segala kebijakan sekolah yang sudah melanggar ketentuan yang ada. 

"Yang lebih memprihatinkan lagi pemahaman orang tua wali murid tentang dana BOS, dana BOS Buku, sangat rendah, mereka tidak mengetahui betul bahwa seluruh kegiatan operasional pendidikan sudah di tanggung oleh Pemerintah 100%, dan saya kira mereka hanya tau nyanyian lagu setuju saja pada saat rapat Komite," tambah Oyonk.

"Kalau  terus seperti ini, keberadaan komite sekolah di Indragiri Hilir ini harus dievaluasi kembali karena seharusnya SK Komite dikeluarkan oleh Bupati Inhil,  tetapi realitanya saat ini SK tersebut diterbitkan oleh sekolah itu sendiri. indikasi tindakan kolusi antara pihak sekolah dan komite dapat terbungkus dengan rapi," paparnya lagi.

Komite Sekolah yang berfungsi sebagai lembaga pengawas sekolah tidak akan mungkin bisa menjalankan tugas mengawasi sekolah itu sendiri bila SK Komite Sekolah dikeluarkan oleh sekolah, dan ini merupakan sebuah pelanggaran fatal yang harus segera ditindak lanjutin oleh Disdik Inhil  agar kinerja Komite Sekolah dapat berjalan sesuai aturan.

Menurut pria kelahiran Inhil tersebut, komersialisasi pendidikan nampak menjadi momok yang sulit untuk dihapus dari dunia pendidikan. "Hasil dari pengamatan saya selama ini masih ada beberapa kejanggalan dibeberapa Sekolah di Indragiri Hilir yang mengkomersilkan pendidikan dan didapati banyak mafia didalamnya. Padahal dana BOS ini cukup besar dan pengelolaannya harus diawasi oleh Komite Sekolah dan Disdik, kalau Komite Sekolah saja sudah menjadi Gurita," tegas Oyonk. (Red)