PILIHAN
Panwaslu Inhil Tegaskan PNS Dilarang Ikut Kampanye
Tembilahan (Inhilklik) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah
Indragiri Hilir (Inhil) dilarang ikut kampanye Pemilukada. Pelarangan
itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Peraturan Kedisiplinan PNS.
‘’Pasal 4 angka 15 yang secara tegas menyebutkan larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dukungan salah satu calon,’’ ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Inhil, Nelly Weny Susanty.
Dikatakan Nelly, selain ditegaskan di dalam PP, aturan main mengenai kampanye bagi PNS juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012. Kedua payung hukum tersebut lebih menekankan kepada seorang abdi negara (pegawai) untuk bersikap netral.
‘’Kami tidak ingin ada peluang ketidaknetralan aparatur negara pada Pilkada Inhil September mendatang. Untuk itu, kami akan melakukan pengawasan atas keterlibatan aparatur negara baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi,’’ tutur Nelly.
Dia menjelaskan peran serta dan keterlibatan masyarakat melakukan pengawasan atas jalannya Pemilukada Inhil juga sangat diperlukan sehingga sesuai dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.
Nelly sangat berharap bila ada masyarakat melihat adanya keterlibatan PNS padakampanye dari pasangan calon yang ada untuksegera melaporkan pihak terkait antara lain Panwaslu. ‘’Masyarakat dapat membuat pengaduan secara administrasi kepada kami, agar bisa segera ditindaklanjuti,’’ tuturnya. (merantionline)
‘’Pasal 4 angka 15 yang secara tegas menyebutkan larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dukungan salah satu calon,’’ ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Inhil, Nelly Weny Susanty.
Dikatakan Nelly, selain ditegaskan di dalam PP, aturan main mengenai kampanye bagi PNS juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012. Kedua payung hukum tersebut lebih menekankan kepada seorang abdi negara (pegawai) untuk bersikap netral.
‘’Kami tidak ingin ada peluang ketidaknetralan aparatur negara pada Pilkada Inhil September mendatang. Untuk itu, kami akan melakukan pengawasan atas keterlibatan aparatur negara baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi,’’ tutur Nelly.
Dia menjelaskan peran serta dan keterlibatan masyarakat melakukan pengawasan atas jalannya Pemilukada Inhil juga sangat diperlukan sehingga sesuai dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.
Nelly sangat berharap bila ada masyarakat melihat adanya keterlibatan PNS padakampanye dari pasangan calon yang ada untuksegera melaporkan pihak terkait antara lain Panwaslu. ‘’Masyarakat dapat membuat pengaduan secara administrasi kepada kami, agar bisa segera ditindaklanjuti,’’ tuturnya. (merantionline)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Truk Ditabrak KA Ternyata Angkut Pupuk NPK Diduga Milik PTPN dan ini Kesaksian Warga
SERGAI, INHILKLIK.COM - Mobil Dump truk tronton Merk Mitsubishi BK 9223 VO ditab.
Bocah di Inhu Tewas Terseret Arus Sungai
INHILKLIK - Bocah di Indragiri Hulu (Inhu) yang sebelumnya din.
Temui Ditjen Hubla Kemenhub, Kadishub Inhil Ajukan Kodefikasi Pelabuhan Parit 21, Kadis DPMPTSP Usulkan Menu OSS TUKS Skala Lokal
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Indrawansyah Syarkowi, SE, M.Si bers.
Pria Lompat dari Jembatan Siak II Ditemukan Meninggal
INHILKLIK - Pria yang terjun dari atas Jembatan Siak II Jalan Siak II, ditemukan di aliran Sungai.
Program Kapolres Sergai me-Respons Bantu Korban Kebakaran di Desa Bogak Besar
SERGAI, INHILKLIK.COM - Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai (Sergai) peduli korba.
Heboh Surat Suara di Arab Saudi Direndam untuk Cegah Kecurangan, KPU: Tak Sesuai Aturan!
INHILKLIK, - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menanggapi suara soal surat suar.
TULIS KOMENTAR +INDEKS