Eks Bupati Kuansing Sukarmis Dituntut 13 Tahun 6 Bulan Penjara

INHILKLIK - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Sukarmis, dituntut hukuman 13 tahun dan 6 bulan penjara. Sukarmis dinilai bersalah melakukan dugaan korupsi dalam pembangunan Hotel Kuansing

Tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum (JPU) Andre Antonius pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (14/10/2024).

Sukarmis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Sukarmis dengan pidana penjara selama 13 tahun dan 6 bulan, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," ujar Andre.

Selain penjara, JPU juga menuntut Sukarmis membayar denda Rp500 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, diganti hukuman kurungan selama 3 bulan.

Tak hanya itu, JPU turut menuntut terdakwa Sukarmis membayar uang pengganti sebesar Rp22,5 miliar lebih.

"Jika uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak ada harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun 3 bulan," tegas JPU.

Atas tuntutan itu, Sukarmis yang menjalani sidang melalui konferensi video dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi.

Majelis hakim yang diketuai Jonson Paeancis menunda sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan pada Selasa (22/10/2024).

Diberitakan sebelumnya, JPU dalam dakwaan menyebutkan bahwa perbuatan korupsi Sukarmis dilakukannya bersama-sama dengan Kepala Bappeda Kuansing, Hardi Yakub (tuntutan terpisah), dan Suhasman, Kabag Pertanahan Pemkab Kuansing Tahun 2009-2016 (tuntutan terpisah).

Kasus ini berawal ketika adanya kegiatan pembangunan Hotel Kuantan Singingi, yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Untuk pembangunannya, Sukarmis bersekongkol dengan Susilowadi (almarhum) dalam pengadaan lahan hotel. Terdakwa menyetujui pembelian lahan milik Susilowadi.

Selanjutnya, terdakwa memerintahkan Suhasman, selaku Kabag Pertanahan, untuk berkoordinasi dengan Susilowadi, dengan tujuan mempermudah proses ganti rugi lahan hotel.

Tidak hanya itu, terdakwa juga meminta agar kegiatan pembebasan lahan hotel disisipkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012, seolah-olah pengadaan lahan dan pembangunan Hotel Kuansing masuk dalam perencanaan.

Kemudian, terdakwa mengubah lokasi pembangunan hotel yang awalnya di samping Wisma Jalur ke samping Gedung Abdur Rauf, milik Susilowadi, tanpa ada studi kelayakan ahli.

Namun kenyataannya, pembangunan hotel ini tidak selesai. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp22.637.294.608.

Akibat perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan Pasal 2 ayat (1) dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menghukum dua bawahan Sukarmis. Keduanya adalah Kepala Bappeda Kuantan Singingi, Hardi Yakub, dan Suhasman, mantan Kabag Pertanahan Pemkab Kuansing Tahun 2009-2016.

Keduanya divonis selama 12 tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpin Zefri Mayeldo Harahap, SH, MH, dengan anggota Yuli Artha Pujayotama dan Rosita, pada Kamis (13/6/2024) lalu.